Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/9833
Title: Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) (Analisis Putusan No.41/G/2014/PHI.Mdn)
Authors: Sitanggang, Julius
Advisor: Lubis, Elvi Zahara
Marsella
Keywords: perjanjian kerja;pemutusan hubungan kerja;pkwtt;work agreement
Issue Date: 30-May-2018
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: Employment development should be arranged in such a way as to fulfill fundamental rights and protections for workers and workers and at the same time to create conditions conducive to the development of the business world. Employment development has many dimensions and interconnections. The linkage is not only with the interests of the labor force during, before and after employment but also in relation to the interests of employers, government, and society.The formulation of the problem in this study is how the legal protection of workers is not certain time in review of the Law no. 13 of 2003 on employment, and how the settlement process in case of unilateral termination of employment in Decision No. 41 / G / 2014 / PHI.Mdn. The purpose of this study is to find out the answers to the issues discussed. Anywhere Type of Research is a normative juridical that is the type of research conducted by studying existing norms or legislation related to the issues discussed and with Field Research Methods (Field Research) is by doing spaciousness in this case the author direct study of the Court of Relations Industrial in Medan District Court by taking the related decision that is Decision No. 41 / G / 2014 / PHI.Mdn for analysis. Legal Protection of Uncertain Time Workers under Law no. 13 of 2003 concerning manpower in the form of economic protection is the protection of labor in the form of sufficient income, including if the workforce is not able to work out of the will. Social Protection is the protection of labor in the form of occupational health insurance, freedom of association and protection to organize. Technical Protection ie labor protection in the form of security and work safety Settlement process Termination of Employment (PHK) or commonly called Industrial Relations Disputes In Decision No. 13/2006. 41 / G / 2014 / PHI.Mdn Roni Humisar Marpaung as plaintiff and PT. Royal Brewhouse as Defendant, industrial relations settlement was carried out in the Industrial Relations Court at the Medan District Court, due to the efforts of Bipartite and Tripartite settlement and mediation through the Manpower Office pursued by the plaintiff did not provide a pledge of peace between the plaintiff and the defendant, due to unilateral termination of employment and the provision of wages in violation of applicable legislation.
Description: Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/ buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja waktu tidak tertentu di tinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan bagaimana proses penyelesaian jika terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak pada Putusan No. 41/G/2014/PHI.Mdn. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban atas permasalahan yang dibahas. Adapun Jenis Penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dengan Metode Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung studi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No. 41/G/2014/PHI.Mdn untuk dianalisis. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Waktu Tidak Tertentu berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu berupa perlindungan ekonomis yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk apabila tenaga kerja tersebut tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. Perlindungan Sosial yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. Perlindungan Teknis yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja Proses penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau biasa disebut Perselisihan hubungan Industrial Pada Putusan No. 41/G/2014/PHI.Mdn Roni Humisar Marpaung sebagai penggugat dan PT. Royal Brewhouse sebagai Tergugat, penyelesaian hubungan industrial dilakukan melakukan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dikarenakan upaya penyelesaian Bipartit dan Tripartit serta mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja yang diupayakan pihak penggugat tidak memberikan jalan damai antara penggugat dan tergugat, dikarenakan adanya pemutusan hubungan kerja sepihak dan pemberian upah yang melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku.
URI: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/9833
Appears in Collections:SP - Civil Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Julius Sitanggang - fulltext.pdfFulltext2.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.