Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/9802
Title: Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Gayo di Kabupaten Bener Meriah (Penelitian pada Kantor Majelis Adat Gayo)
Authors: Taqwami, Khairunisya
Advisor: Lubis, Elvi Zahara
Wahyuni, Windy Sri
Keywords: perkawinana;adat gayo;marriage;gayo customary
Issue Date: 31-May-2018
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: Indonesia guarantees the customary law and its traditional rights as long as the customary law is still valid and does not eliminate the principle of the Republic of Indonesia. By not violating the rules made by the State, the indigenous people of Gayo also have conditions under which this regulation has been carried out long before the State law or the law which is governing the marriage exists. The problems that will be examined in the issue of implementing the marriage law of the indigenous people of Gayo are: 1). what are the legal requirements for marriage in Gayonese, 2). what are the sanctions / consequences of violations of Gayo's traditional marriage law. Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as a husband and wife with the aim of forming an eternal happy family based on believe in the one supreme God. Gayo Customary Assembly (Majelis Adat Gayo) is one of the customary institutions in authority to resolve disputes that exist in the Gayo indigenous community in Bener Meriah Regency in accordance with Aceh Regional Regulation Number 10 of 2008 concerning the establishment of Customary Institutions. This research was compiled using the Normative Juridical research method, which is a research method that uses a variety of secondary data. This research is descriptive research analysis that is a research that describes what it is about a legal event or legal condition. The research was conducted at the Gayo Customary Assembly (Majelis Adat Gayo) office in the village of Hakim Tungul Naru on Bale Atu- Simpang Tiga Redelong Bukit District, Bener Meriah Regency, Aceh Province. The Research Library (Library Research) and Field research are used for the data collection techniques. The results of the discussions that are carried out in the Gayo Customary Assembly imposed the implementation of the marriage law of the Gayo community which was regulated in the Central Aceh Regulation number 09 of 2002. The Customary Assembly (Majelis Adat) has the authority to resolve disputes and consider sanctions given to violators or offenders of the customary law. The Customary Assembly (Majelis Adat) prioritizes the concept of dispute resolution referring to justice, kinship, deliberation, honesty of justice in front of the law, trustworthiness and trusted, fast process and low cost.
Description: Negara Indonesia menjamin kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya selama hukum adat itu masih berlaku sepanjang hukum adat tersebut tidak menghilangkan prinsip Negara Republik Indonesia. Dengan tidak melanggar aturan yang dibuat oleh Negara, masyarakat adat Gayo juga memiliki syarat yang mana peraturan ini telah dijalankan jauh sebelum hukum Negara atau undang-undang yang mengatur tentang perkawinan ini ada. Permasalahan yang akan diteliti dalam masalah pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat adat Gayo ini adalah : 1). Bagaimana syarat sah perkawinan dalam masyarakat adat Gayo, 2). Bagaimana sanksi/ akibat pelanggaran hukum perkawinan adat Gayo. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Majlis Adat Gayo merupakan salah satu lembaga adat yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terdapat pada masyarakat adat gayo di Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Qanun Daerah Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang pembentukan Lembaga Adat. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu metode penelitian yang menggunakan berbagai data skunder. Sifat penelitian skripsi ini adalah bersifat penelitian Deskriptif Analisis yaitu penelitian yang memaparkan apa adanya tentang suatu pristiwa hukum atau kondisi hukum. Penelitian dilakukan di Kantor Majlis Adat Gayo Kampung Hakim Tungul Naru jalan. Bale Atu- Simpang Tiga Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan Library Research (Penelitian Keperpustakaan) Field research (Penelitian Lapangan). Hasil pembahasan yang dilakukan di Majlis Adat Gayo ini memberlakukan pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat gayo yang diatur dalam Qanun Aceh Tengah nomor 09 tahun 2002. Majlis adat memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa dan mempertimbangkan sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum adat. Majelis Adat mengedepankan konsep penyelesaian sengketa mengacu kepada keadilan,kekeluargaan, musyawarah, kejujuran kestaraan didepan hukum, amanah dan dapat dipercaya, proses cepat dan biaya murah.
URI: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/9802
Appears in Collections:SP - Civil Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khairunisya Taqwami - Fulltext.pdfFulltext1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.