Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/9657
Title: Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Bnj)
Authors: Sembiring, Wilson Pryatna
Advisor: Lawali, Abdul
Syahputra, M Yusrizal Adi
Keywords: pertimbangan hakim;penerapan pidana penjara;judge consideration;implementation of prisons
Issue Date: 13-Sep-2018
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: The imprisonment is one of the main types of punishment regulated in Article 10 of the Criminal Code. The prison system became known in Indonesia through Wetboek van Strefrecht voor Nederlanch-Indie, which then under the provisions of Article 6 of Law Number 1 Year 1964 was changed to Criminal Code which came into force in Indonesia based on Koninklijk Besluit. The issues that will be discussed are the Basic Judge Consideration in Destroying Prison Sentences against Narcotics Abuse Practitioners and How Imprisonment of Criminal Imprisonment in Decision No. 120 / Pid.Sus / 2017 / PN.Bnj. To discuss this problem, the research is done by using the research method of library (library research), that is by doing research on various sources of written reading, and field research method (field research), the writer directly conduct study to the District Court of Binjai by taking decision No. 120 / Pid.Sus / 2017 / PN.Bnj is the case of Narcotics Abuse matters related to the title of this thesis. Further analyzed qualitatively to obtain a clear picture with the subject matter. With qualitative analysis then the data obtained from the respondent or information generate descriptive data analysis so researched and studied as something intact. Results of research and discussion that are based on the articles of Law number 35 Year 2009 on Narcotics that has arisen things that become the Basic Consideration of Judges in the Decision Case Number 120 / Pid.Sus / 2017 / PN.Bnj is the fulfillment of elements of the defendant committed the crime of Narcotics Abuse and in very compatible with the case and minimize the possibility of the defendant free from the lawsuit in accordance with the indictment of the Public Prosecutor Article 127 paragraph (1) letter (a) of Law number 35 Year 2009.
Description: Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam pasa 10 KUHP. Sistem pidana penjara mulai dikenal di Indonesia melalui Wetboek van Strefrecht voor Nederlanch-Indie, yang kemudian berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 namanya diubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Koninklijk Besluit. Permasalahan yang akan dibahas adalah Apakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Penjara terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan Bagaimana Penerapan Pidana Penjara dalam Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.Bnj. Untuk membahas permasalahan ini maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis, dan metode Penelitian Lapangan (field research), yaitu penulis langsung melakukan studi ke Pengadilan Negeri Binjai dengan mengambil putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.Bnj yaitu kasus perkara Penyalahgunaan Narkotika yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Hasil dari penelitian dan pembahasan bahwa berlandaskan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa telah timbul hal yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Bnj adalah terpenuhinya unsur-unsur terdakwa melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dan dalam Penerapan Pidananya sangat bersesuaian dengan kasus tersebut dan memperkecil kemungkinan terdakwa bebas dari jeratan hukum sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.
URI: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/9657
Appears in Collections:SP - Criminal Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wilson Pryatna Sembiring - Fulltext.pdfFulltext1.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.