Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/9546
Title: Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Akta Jual Beli Tanah yang Dilakukan Notaris
Authors: Khairunnisa
Advisor: Muazzul
Lubis, Angreni Atmei
Keywords: akta jual beli tanah;wanprestasi
Issue Date: 30-May-2018
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: Notaries who concurrently are PPAT are general officials who teach to make certain legal obligations. Make an authentic deed other than making the parties but also because of the existence determined by law. Making a Notary deed concurrently with PPAT in accordance with the law will make the deed issued by a Notary who concurrently PPAT become a personal and has a perfect evidentiary power. The making of a Notary deed concurrently with PPAT that is not in accordance with other laws and regulations will make the activists lose their autonomy. As it is known, its use now has a very important meaning to increase the potential for conflicts or fraudulent land documents, to enable or not have potential obstacles or not, the required legal and land administration systems that are organized and neatly arranged. From the results of the research found there is still nothing that happens in the land purchase deed. Based on the data, the results of the research obtained are valid for notaries who concurrently are PPAT who make Land Sale and Purchase Deeds, one of which is in default, the Deed is degraded into a Down-hand deed, null and void or can be released against him as well, civil and criminal sanctions. The purpose of this research is to find out the sanctions against notarial deeds which concurrently are PPAT which is one of his side defaults and sanctions against a notary who concurrently PPAT which makes his deed reflecting one of his parties is in default. According to the law, responsibility is a consequence of the consequences of one's freedom of action. Failure to exercise the caution required by a law called "omission" (negligence); and mistakes usually are translated as one of the words error, which is not referred to as a mistake that is fulfilled because of a problem and wants, with or without a wrong purpose, which causes that is related to ethics or morality. The real form of legal certainty is the action or law enforcement against free actions. Legal certainty corrects a framework that is clearly, regularly, consistently and consequently implemented and cannot be changed by subjective conditions in people's lives. Conflict of norms arising from rule uncertainty can form norm contestation, reduction of certainty can be based on several meanings, namely provisions, do not cause multiple interpretations, do not cause contradictions, and can be carried out by norms or norm distortions. The mainstream thought is that legal certainty is a place where humans, both individuals, groups and organizations. certainty can produce several meanings, namely expressing clarity, not creating multiple interpretations, not causing contradictions, and can be implemented. Judges' decisions that contain elements of legal certainty will provide benefits for the development of science in the field of law.
Description: Notaris yang merangkap PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu. Pembuatan akta otentik selain berdasarkan keinginan para pihak tetapi juga karena adanya keharusan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pembuatan akta Notaris yang merangkap PPAT yang sesuai dengan undang-undang akan membuat suatu akta yang dikeluarkan oleh Notaris yang merangkap PPAT menjadi otentik dan berkekuatan pembuktian sempurna. Pembuatan akta Notaris yang merangkap PPAT yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan peraturan lainnya akan membuat suatu akta kehilangan otensitasnya. Seperti diketahui tanah bagi kehidupan sekarang ini memiliki arti yang sangat penting menyebabkan makin meningkatnya potensi konflik-konflik atau kecurangan dokumen pertanahan, untuk mencegah atau paling tidak mengurangi potensi konflik atau kecurangan tersebut dibutuhkan perangkat hukum dan sistem administrasi pertanahan yang tersusun dan tertata rapi. Dari hasil penelitian yang di temukan masih ada saja terjadi wanprestasi di dalam akta jual beli tanah. Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh maka sanksi yang dikenakan kepada Notaris yang merangkap PPAT yang membuat Akta Jual Beli Tanah yang salah satu pihaknya wanprestasi adalah Akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, batal demi hukum atau dapat dibatalkan serta terhadap dirinya dikenakan pula sanksi administratif dan sanksi perdata dan sanksi pidana. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Sanksi terhadap Akta Notaris yang merangkap PPAT yang apabila salah satu pihaknya wanprestasi dan sanksi terhadap Notaris yang merangkap PPAT yang membuat aktanya yang apabila salah satu pihaknya wanprestasi. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya. Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut "kekhilapan" (negligence); dan kekhilapan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari "kesalahan" (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.
URI: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/9546
Appears in Collections:SP - Civil Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khairunnisa - Fulltext.pdfFulltext1.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.