Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/9259
Title: Pertanggung Jawaban dalam Hukum Administrasi Terhadap Penyelenggaraan Dana Gampong (Studi Gampong Puja Mulia Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah)
Authors: Zeprianuddin
Advisor: Lubis, Anggreni Atmei
Saputra, M Yusrizal Adi
Keywords: alokasi dana desa;pengawasan;pertanggung jawaban;village fund allocation;supervision;accountabillity
Issue Date: 24-May-2018
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: The Government of Aceh is a provincial government in the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on the 1945 Constitution recognizes and respects the special or special regional government units and the specificity of the last Aceh region provided through Law Number 11 Year 2006 concerning the Aceh Government. Within the regency / municipality, a Mukim consists of several gampongs. Within the regency / municipality, Gampong is formed. The Gampong government consists of Keuchik or village leaders and BPD. Indonesian Government The existence of a village in a formal juridical is recognized in Law Republic of Indonesia Number 6 Year 2014 of Village. Under this provision the village is granted a legal community unity that has the boundaries of the territory authorized to organize and manage the interests of the local community, based on local origins and customs. To realize the autonomy granted to villages, villages need funds to finance village development and service activities. Where the financing has a relationship with allocation of village funds, so the Central Government and District Administrations provide allocation of village funds assistance to every village in its territory. In the context of village financial management, the village head shall bestow as authority to the designated village apparatus. Problems related to how the legal arrangements in the management of gampong funds, What is the form of legal liability for the management of gampong funds, What is the form of monitoring of gampong funds. The arrangement of the gampong funds sourced from the APBN and APBD in the management of the funds is done for an interest of the gampong or the village itself. In addition, in accounting for these funds, must create a financial report that is addressed to the government from the district level to the center. Supervision of such funds are gampong or village institutions such as BPK or BPD and also the security agencies participate in such supervision such as Police, Prosecutors, KPK and so forth. The method used in writing is a descriptive analysis that leads to empirical legal research, and Gampong Puja Mulia Bandar Bandar Bener Meriah is a research location.
Description: Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam wilayah Kabupaten/Kota dibentuk Mukim yang terdiri atas beberapa Gampong. Dalam wilayah Kabupaten /Kota dibentuk Gampong. Pemerintahan Gampong terdiri atas Keuchik atau Kepala Desa dan BPD. Pemerintahan indonesia Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Republik indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa, desa membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan di desa. Dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan ADD, sehingga Pemerintah Pusat dan Daerah Kabupaten memberikan bantuan ADD kepada setiap Desa yang berada di wilayahnya. Masalah yang terkait dengan Bagaimana pengaturan hukum dalam pengelolaan dana gampong, Bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum administrasi pengelolaan dana gampong, Bagaimana bentuk pengawasan terhadap dana gampong. Adapun pengaturan dana gampong itu yang bersumber dari APBN dan APBD dalam pengelolaan dana tersebut dilakukan untuk suatu kepentingan gampong atau desa itu tersendiri. dalam mempertanggung jawabkan dana tersebut, harus membuat sebuah laporan keuangan yang di tujukan kepada pemerintah dari tingkat kabupaten sampai dengan tingakat pusat. Pengawasan dana tersebut itu lembaga-lembaga gampong atau desa seperti BPD. Adapun metode yang dipergunakan dalam penulisan yaitu deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum empiris, dan Gampong Puja Mulia Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah merupakan lokasi penelitian.
URI: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/9259
Appears in Collections:SP - Government Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zeprianuddin - Fulltext.pdfFulltext2.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.