Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/8779
Title: Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN)
Authors: Hasibuan, Ahmad Dahlan
Advisor: Nasution, Mirza
Arif
Keywords: putusan pengadilan;kepatuhan melaksanakan putusan;kepastian hukum
Issue Date: 2-May-2012
Publisher: Universitas Medan Area
Description: Peradilan Tata Usaha Negara dalam proses pembentukannya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari kesewenang-wenangan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara, walaupun pada kenyataannya tidak sedikit para pencari keadilan yang merasakan kekecewaan sebagai akibat tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri. Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang didasarkan kepada kesadaran Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dengan peneguran berjenjang secara hirarki (floating form) sebagaimana diatur dalam kaidah pasal 116 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ternyata kurang efektif dapat memaksa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Fakta dan kenyataan tersebut mendorong penulis untuk meneliti Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 17/G/2000/PTUN-Mdn) melalui pendekatan teori sistem hukum yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture) dengan menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan penelitian kepustakaan (Library research) serta meminta masukan dari beberapa informan terutama hakim dan panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Penerapan upaya paksa dan sanksi administratif temyata belum efektif mampu memaksa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan sehingga kaidah pasal 116 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dipandang perlu dan sangat mendesak untuk direvisi dengan memasukkan lembaga contempt of court didalamnya sebagai ultimum remidium yang diharapkan mampu membuat jera para Badan/Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadiian Tata Usaha Negara sehingga keadilan dan kepastian hukum yang dicita-citakan dapat ditegakkan.
URI: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/8779
Appears in Collections:MT - Magister Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
101804007.pdfFulltext2.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.