Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/8740
Title: Suatu Tinjauan Terhadap Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Tingkat Pemerintahan Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 (Studi pada Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang)
Authors: Dalimunthe, Baharuddin
Advisor: Rahmaniar
Jamilah
Keywords: prinsip good governance;pelayanan publik;pemerintahan desa;pp no 72 tahun 2005
Issue Date: 2008
Publisher: Universitas Medan Area
Description: Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan atau pemerintah kabupaten. Dengan adanya perubahan-perubahan dan atau pembaharuan yang terjadi di tingkat desa sebagaimana diterangkan di atas perlu kiranya disikapi oleh berbagai pihak bagi pemerintah, akademisi dan masyarakat secara keseluruhan termasuk di dalamnnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) guna mendorong agar proses transformasi di tingkat desa ini dapat berjalan dengan lebih cepat. Untuk itu diperlukan adanya proses-proses pendampingan, fasilitas dan sosialisasi terhadap semua instrumen hukum dalam berbagai level kepada masyarakat dan pemerintahan desa. Dengan tugas-tugas baru dan semangat baru inilah diharapkan desa akan memasuki suatu tatanan kehidupan yang lebih demokratis, aspiratif dan accountable serta taat pada aturan yang berlaku. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana peluang dan tantangan desa dalam penerapan prinsip good governance dan apakah hambatan bagi desa dalam penerapan prinsip good governance. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan dilakukan di Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. Setelah dilakukan analisis maka diketahui good Governance (tata pemerintahan yang baik) mempunyai makna yang lebih luas dari government (pemerintahan). Tata pemerintahan merupakan kesepakatan bersama dalam mengatur pemerintahan negara yang diatur bersama-sama dengan segenap komponen mulai dari pemerintah, lembaga kemasyarakatan , dan sektor swasta. Good Governance pada dasarnya adalah menjalankan kekuasaan di bidang politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola permasalahan negara pada semua tingkatan. Governance memiliki tiga pijakan dan tiga kawasan. Ketiga pijakannya adalah pada bidang politik, ekonomi, dan administrasi ,yang meliputi tiga kawasan yaitu negara atau pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat.
URI: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/8740
Appears in Collections:SP - Civil Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048400096.pdfFulltext1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.