Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/7673
Title: Peran POLRI dalam Menyelesaikan Perkara Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari yang Berhak atau Kuasanya yang Sah (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA SUMUT)
Authors: Silaban, Jefriadi
Advisor: Minin, Darwinsyah
Muazzul
Keywords: direktorat reserse kriminal umum polda sumut;pemakai tanah tanpa izin;penyidikan tidak sah
Issue Date: Dec-2016
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: From the datas at conventional investigation directorate of North Sumatera Police region showing that the solving value of its case have not been maximally solved, because the total number of its investigation officer are still not enough to cover the case reports which received by North Sumatera Police region. Those problem makes total number of complain to the police perform being high day to day, because the complainers do not receive the aevantage of law easily. Problem summary of this research is to find how to manage the role of investigation officer to solve the the case of using the land without any permission to its right owner, how to find the suspect in the right order. Research methode that were used are descriptive and Yuridist norms. Research shows the problems appears due to limited number of investigation officer at Conventional investigation Directorate of North Sumatera police region. Base don the code panel 166 (3)-F Head oflndonesian National Police Dirrection number 22 year 2010 about the chaind of command in Indonesian national Police structure, said: In performing the duty, Sabhara control law order and keeping the security to the environment arround people and doing the first attempt to the crime scene
Description: Dari data yang ada di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut penyelesaian perkara tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah masih belum maksimal, salah satu faktor penyebabnya adalah penyidikannya hanya dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut saja, sehingga. berakibat kepada meningkatnya tunggakan kasus dan pelapor tidak memperoleh kepastian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan kewenangan penyidik untuk menangani perkara tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pemakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah di wilayah hukum Polda Sumut serta hambatannya. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut bahwa, yang melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pemakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah hanya pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut saja. Berdasarkan Pasal 166 ayat (3) huruf F Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah (Polda) yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (2), Ditsabhara menyelenggarakan fungsi pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum tindak pidana ringan dan TPTKP. Sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat penyelesaian perkara setiap tahunnya yang hanya berkisar antara 17, 56 % sampai dengan 48, 7 %. Kondisi ini dapat menimbulkan terjadinya penggelapan perkara (quo vadis) dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Direktorat Reserse Krirninal Umum Polda Sumut
URI: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/7673
Appears in Collections:MT - Magister Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
141803071Jefriadi.pdfFulltext3.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.