Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/682
Title: Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Kaki Lima dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai
Authors: Lubis, Irfan Ferial
Keywords: Perlindungan Hukum;Pedagang Kaki Lima (PKL);Kontribusi;Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Issue Date: 2013
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: The principle of local autonomy is to run the administration and development and may be delegated to local governments. The area was given the authority to manage and regulate all the affairs of government in the region as outlined in the Law No. 32 Year 2004 on Regional Government and Law No. 33 of 2004 on Financial Balance between Central and Local Government. Binjai city has limited the potential of Natural Resources and the region, in following up the implementation of local, regional potentials are expected to contribute to the financing of local empowerment. Street vendors is one form of informal business unit of value to income from income sector is a levy that is useful to support the strengthening of local autonomy in Kota Binjai . The problem in this study there are three, namely: 1. How the protection of the law against street vendors as a levy payer in accordance with Local Rule No. 4 of 2011 2. Is the place to do business permits for street vendors contributed to revenue Binjai City 3.Effort what is done by the State Government levy Binjai to optimize market acceptance of street vendors. This research is normative and sociological normative. Using qualitative methods combined with normative empirical legal methods, which attempt to describe and make interpretation and analysis of existing data. The technique of collecting data using interviews with informants considered to know and trustworthy. Data analysis technique used is descriptive. Results reveal that the street vendors has received a license law dispensation business location, certainty regarding the time to sell the business, protection from illegal retribution, receive guidance certainty, certainty gets a sense of security, to have legal certainty and fulfilled the rights of street vendors five when the eviction. Contribution hawkers for revenue City Binjai through levy market sector and trash that is 6.26% .
Description: Prinsip otonomi daerah adalah menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dan dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di wilayahnya yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kota Binjai memiliki keterbatasan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan wilayah, dalam menindaklanjuti penyelenggaraan daerah, potensi-potensi daerah diharapkan memberikan kontribusi bagi pembiayaan pemberdayaan daerah. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu bentuk unit usaha informal yang bernilai bagi pemasukan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu retribusi yang berguna untuk mendukung penguatan otonomi daerah di Kota Binjai. Adapun permasalahan dalam penelitian ini ada tiga yaitu; 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai pembayar retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 2. Apakah pemberian izin usaha tempat berjualan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai 3.Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Binjai untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar dari Pedagang Kaki Lima (PKL). Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan sosiologis normatif. Menggunakan metode kualitatif yang bersifat normatif dikombinasikan dengan metode hukum empiris, yang berusaha menggambarkan dan membuat penafsiran serta analisis data yang ada. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan informan yang dianggaptahu dan dapat dipercaya. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriftif. Hasil penelitian diketahui bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) telah mendapat hukum berupa izin dispensasi lokasi usaha, kepastian mengenai waktu berjualan usaha, perlindungan dari retribusi illegal, kepastian mendapat pembinaan, kepastian mendapat rasa aman, kepastian mendapat bantuan hukum dan terpenuhi hak-hak pedagang kaki lima ketika terjadi penggusuran. Kontribusi Pedagang Kaki Lima (PKL) bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai melalui sektor retribusi pasar dan sampah yaitu 6,26%.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/682
Appears in Collections:MT - Magister Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
111803022_file 1.pdfCover118.5 kBAdobe PDFView/Open
111803022_file 2.pdfAbstract82.62 kBAdobe PDFView/Open
111803022_file 3.pdfIntroduction87.18 kBAdobe PDFView/Open
111803022_file 4.pdfChapter I174.15 kBAdobe PDFView/Open
111803022_file 5.pdfChapter II230.91 kBAdobe PDFView/Open
111803022_file 6.pdfChapter III112.77 kBAdobe PDFView/Open
111803022_file 8.pdfReference106.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.