Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/536
Title: Implementasi Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 1011 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Studi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie)
Authors: Anwar
Keywords: Implementasi Kebijakan;Pajak Penerangan Jalan
Issue Date: 2016
Publisher: Universitas Medan Area
Citation: Abdul Wahab, Solichin, 1997, Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta. Andi Gani, 2005. Kepemimpinan Sektor Publik Dalam Perspektif Tindakan Kolektif (Collective Action), PPS UNIBRAW Malang. Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Anderson, James E., 1975, Public Policy Making. New York: Holt, Renehart and Winston. Burhanudin, 2002. Pengaruh Karakteristik Anggaran Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Anggaran (Studi di Kota Malang). Tesis, tidak dipublikasikan. PPS Universitas Brawijaya. Malang. Devas, Nick et all, 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UI-Press, Jakarta, 1989. Chandrika, Gita, dkk. 2005. Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21, Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Brinkerhoff, Derick W– Benjamin L. Crosby, 2002, Managing Policy Reform, Kumarian Press, USA. Danisworo, Mohammad (1998), Konseptualisasi Gagasan dan Upaya Penanganan Proyek Peremajaan Kota : Pembangunan Kembali sebagai Fokus, Jakarta. Dwiyanto,Agus ,2002, Reformasi Birokrasi Di Indonesia , Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dunn, William N., 2003, Penerjemah Samodra Wibawa dkk., Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press. Domai, Tjahjanulin. 2002. Reinventing Keuangan Daerah (studi tentang pengelolaan keuangan daerah). Dalam Jurnal Administrasi Negara VolumeII Nomor 2 Maret 2002. FIA Universitas Brawijaya.Edwards III, George C., 1980, Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Inc., United States of America. Dunn, William N., 1999, Analisis Kebijakan Publik, Yogjakarta: Gadjah Mada University Press. UNIVERSITAS MEDAN AREA 90 Dye, Thomas R., 1995, Understanding Public Policy, New Jersey: Prentice Hall. Edward III, 1980. Implementation Public Policy. Washington DC : Congresional Quarter Press. Islamy, M. Irfan, 2000, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta: Sinar Grafika. Ichsan, Moch, dkk, 2007. Administrasi Keuangan daerah: Pengelolaan dan PenyusunanAPBD, PT. Danar Wijaya, Brawijaya University Press, Malang. Islamy, M.Irfan, 2000, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta. Jones, Charles O., 1991. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: Rajawali Pers. Lufunyo, Hussein, 2013. “Impact of public sector reforms on service deliveryin Tanzania”. Journal of Public Administration and Policy Research. Vol 5(2) pp. 26-49, May, 2013. Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, 1984, Qualitative Data Analysis, Sage publication Inc, USA. Mardiasmo, 2010. Implikasi APBN dan APBD Dalam Konteks Otonomi Daerah. Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Menyoal Pelaksanaan Otonomi Daerah di Sumatera Selatan, 11 April 2010. Universitas IBA. Palembang. Manongga, Christine Lidya , David Paul Elia Saerang, Inggriani Elim. 2014. “Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara”. Jurnal EMBA: Vol.2 No.2 Juni 2014, Hal. 1318-1326. Moleong, Lexy J., 1995, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, Implementation and Public Policy, New York: HarperCollins. Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society 6, 1975, London: Sage. UNIVERSITAS MEDAN AREA 91 Nugroho D, Riant, 2004. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. Osborne, David, dan Ted Gaebler, 1993, Reinventing Government: How the Enterpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, New York: Plume Book. Osborne Dan Plastrik, 2004, Banisshing Bureaucracy: The Five Strategic For Reinventing Government, Addsion-Westey Publishing Company, Inc, California. Pemerintah Kabupaten Pidie, 2011. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan. Purwanto, Erwan Agus & Dyah Ratih Sulistyatutu, 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial. Yogyakarta: Gava Media. Ripley, Randall B., 1985, Policy Analysis in Political Science, Nelson-Hall Inc., Chicago. Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Administrasi, Bandung : Alfabeta. Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran George Edwards. Yogyakarta: YPAPI. Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus. Yogyakarta: YPAPI. Van Meter, Donald S., and Carl E Van Horn, 1975, Administration & Society : The Policy Implementation Process A Conceptual Framework, Sage Publications Inc., Ohio. Winarno, Budi, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta. Wibawa, Samudra, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Abstract: Act Number 28 of 2009 about local tax and Levy County, which is a refinement include maintenance and repair street lights. Included in the subject of the Tax Act Number 34 of 2004 on Regional Taxes and Levies the Tax Area, explained that street lighting area is taxes on the use of electric power on the condition that the relic is available street lighting, which accounts are paid by the local Government of street lighting is the use of electricity to light up the road a public account paid for by local governments. So the tax revenues derived from taxes street lighting will be used to fund street lighting on public roads in the poll tax of street lighting is a private person or entity that uses electric power. The taxpayer is a private person or entity that a Subscriber or user of electricity and electrical power. This research aims to analyze the implementation of Pidie Qanun Number 14 in 2011 about street lighting, Taxes on Financial and wealth Manager Service area of Pidie. Sample research used proportional random sampling, that sampling conducted with proportionate random and as many as 44 people. In the study conducted data analysis technique that is descriptive method, a method where the data obtained was compiled later interpreted so as to provide information against the problems examined by using a single table. The results of this study indicate that implementation of Pidie Qanun Number 14 in 2011 about street lighting on the Tax Office of the Manager of finance and wealth of Pidie Area seen from the aspect of the standards and policies/goals and policy objectives, resources, implementing organizational Characteristics, communication between the Organization and the related implementation activities, and disposition or attitude of the executor, has been running effectively in accordance with the existing provisions. The obstacles facing PLN tax contribution in improving the street lighting for the use of electrical power supplied by PLN alone there are some barriers include unfamiliarity of IE society that thinks if paying electricity directly have to pay taxes that could put the lights in the wild or illegal, as well as the large number of delinquent bills of account are not paid by electricity customers PLN.
Description: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan. Termasuk ke dalam subjek pajak Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak penerangan jalan daerah adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa diwilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie. Sampel penelitian digunakan proporsional random sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan proporsional dan acak sebanyak 44 orang. Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan tabel tunggal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie dilihat dari aspek Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dan disposisi atau sikap para pelaksana, telah berjalan secara efektif sesuai dengan ketentuan yang ada. Hambatan yang dihadapi PLN dalam meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN sendiri terdapat beberapa hambatan diantaranya yaitu ketidak pahaman masyarakat yang mengira jika membayar listrik secara langsung telah membayar pajak itu bisa memasang lampu secara liar atau ilegal, serta banyaknya tunggakan tagihan rekening listrik yang tidak dibayar oleh pelanggan PLN.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/536
Appears in Collections:MT - Magister Public Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
141801046_file 1.pdfCover107.05 kBAdobe PDFView/Open
141801046_file 2.pdfAbstract84.22 kBAdobe PDFView/Open
141801046_file 3.pdfIntroduction107.01 kBAdobe PDFView/Open
141801046_file 4.pdfChapter I88.54 kBAdobe PDFView/Open
141801046_file 5.pdfChapter II175.82 kBAdobe PDFView/Open
141801046_file 6.pdfChapter III84.73 kBAdobe PDFView/Open
141801046_file 8.pdfReference86.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.