Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1401
Title: Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Authors: Sembiring, Tawarina
Keywords: Implementasi Kebijakan;Retribusi Pelayanan Pemakaman;Pengabuan Mayat
Issue Date: 2016
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: One Important Component Acceptance hearts PAD especially Stemming From Taxes and levies are levies Funeral Service Is a corpse incineration. CONDITION OF Levy Funeral Service corpse incineration has governed and determined by Regional Regulation Number 3 Year 2013 Terrain Levy Funeral Service corpse incineration, is the local charges are differences funeral until / OR corpse incineration And Utilization been worn funeral services SERVICE IN cemetery Sales manager. Singer study aimed to analyze the reviews on Urban Terrain Implementation Regulation No. 3 of 2013 ABOUT Levy Funeral Service corpse incineration, ON Medan City Parks Department. The study sample used purposive sampling, ie sampling That done intentionally WITH THE Specific objectives were 43 orangutans. In a study conducted engineering singer Namely Data Analysis Descriptive method, ie a method Where The TIN data compiled and then interpreted so as to give Remarks Against The issues examined WITH using a single table. Research results show that the singer Policy Implementation Regional Regulation Number 3 Year 2013 Terrain ABOUT Levy Funeral Service incineration Corpses, The View From ASPECT: communication, source-source, tendencies and Bureaucratic Structure Accordance With The criteria are set, Ie WITH the mean average number of SCORE 2.23, then including the moderate category hearts hearts the sense that the Medan City Government Policy Implementation ABOUT Funeral Service Fees for the corpse incineration Not Operate Effectively Walk. Factors affecting the Medan City Government Policy Implementation ABOUT Levy Funeral Service incineration Corpses Are Not Effective: Less than optimal socialization ABOUT Regulation limited facilities and infrastructure; the low awareness of 'the people shall levy and the lack of coordination WITH Subscription Agencies.
Description: Salah satu komponen penting dalam penerimaan PAD terutama yang berasal dari pajak dan retribusi daerah adalah Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2013. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, adalah pungutan daerah atas pemakaman dan/atau pengabuan mayat serta pemanfaatan fasilitas jasa layanan pemakaman pada taman pemakaman umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, pada Dinas Pertamanan Kota Medan. Sampel penelitian digunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan tertentu sebanyak 43 orang. Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan tabel tunggal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, yang dilihat dari aspek : komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu dengan rata-rata total skor 2,23, maka termasuk dalam kategori sedang dalam arti bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat tersebut belum berjalan secara efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat belum efektif adalah : kurang optimalnya sosialisasi tentang Perda keterbatasan sarana dan prasarana; rendahnya kesadaran masyarakat wajib retribusi dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1401
Appears in Collections:MT - Magister Public Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
141801005_file 1.pdfCover41.2 kBAdobe PDFView/Open
141801005_file 2.pdfAbstract45.04 kBAdobe PDFView/Open
141801005_file 3.pdfIntroduction92.52 kBAdobe PDFView/Open
141801005_file 4.pdfChapter I52.03 kBAdobe PDFView/Open
141801005_file 5.pdfChapter II81.47 kBAdobe PDFView/Open
141801005_file 6.pdfChapter III53.05 kBAdobe PDFView/Open
141801005_file 8.pdfReference2.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.