Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/12352
Title: Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Merupakan Hasil Tindak Pidaka Narkotika (Studi Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)
Other Titles: Application of Criminal Law Against Money Laundering Crime Which Is the Result of Narcotics Crime (Decision Study Number 311 / Pid.Sus / 2018 / Pn.Mdn)
Authors: Sirait, Rara Pitaloka
Advisor: Mubarak, Ridho
Trisna, Wessy
Keywords: penerapan hukum pidana;tindak pidana pencucian uang;tindak pidana narkotika;criminal law implementation;money laundering;crime narcotics
Issue Date: 21-Aug-2020
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;168400175
Abstract: Money laundering is a crime that has different characteristics from the types of crime in general, especially that this crime is not a single crime but a double crime. Multiple crimes, which means that money laundering consists of predicate crime and money laundering as a crime (follow up crime). However, between the main crime and money laundering crime is a crime that stands alone (as a separate crime). The problems discussed in this skripsi are regarding the legal arragements governing the crime of money laundering if the original crime has not been decided and the judge’s consideration in decision number 311/Pid.Sus/ 2018/PN.Mdn in dropping the decision of the crime of money laundering which is the result of narcotics. The method used in writing is the is the method of collecting data with Library Research, namely research conducted based on reading sources, is laws, books, scientific articles, mass media, and legal journals relating to material discussed in this skripsi. Field research (Field Research) that is by conducting direct research in the field to obtain data, in this case the researcher directly conducts research into the Medan District Court , in case the writer examines the case in accordance with the proposed tittle. The results of this study are the legal proceedings against money laundering if the original crime has not been decided is regulated in article 69 of Law number 8 year 2010 which states that to be able to carry out investigations, prosecution, examination in court hearings against criminal acts of money laundering are not mandatory proven beforehand the original crime. Judge’s consideration in issuing a money laundering decision which is the result of a narcotics crime in decision number 311/Pid.Sus/ 2018/PN.Mdn is based on juridical conderations and non-juridical considerations.
Description: Tindak Pidana Pencucian uang merupakan kejahatan yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jenis kejahatan pada umumnya, terutama bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Kejahatan ganda yang berarti bahwa dalam tindak pidana pencucian uang terdiri dari kejahatan asal (predicate crime) dan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan (follow up crime). Namun demikian antara kejahatan utama dan kejahatan tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri (as a separate crime). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pengaturan hukum yang mengatur terhadap tindak pidana pencucian uang jika kejahatan asal belum diputus dan pertimbangan hakim pada putusan nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencucian uang yang merupakan hasil narkotika. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode pengumpulan data dengan Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan untuk memperoleh data, dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan, dengan hal ini penulis meneliti kasus sesuai dengan judul yang diajukan. Hasil dari penelitian ini adalah proses hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian uang jika kejahatan asal belum diputus diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencucian uang yang merupakan hasil tindak pidana narkotika pada putusan nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn yaitu berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.
URI: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/12352
Appears in Collections:SP - Management

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168400175 - Rara Pitaloka Sirait - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I,II,III,Bibliography1.3 MBAdobe PDFView/Open
168400175 - Rara Pitaloka Sirait - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV423.12 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.