Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/12257
Title: Peranan Aparatur Pemerintah Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Pengurusan KTP Elektronik di Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat)
Other Titles: The Role of Government Officials in Public Services (Study on Electronic KTP Management in Sei Lepan District, Langkat Regency)
Authors: Supriadi
Advisor: Lubis, Yurial Arief
Batu Bara, Beby Masitho
Keywords: peranan aparat;kualitas pelayanan ektp;the role of the apparatus;the quality of e-ktp service
Issue Date: 12-Mar-2020
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;168510047
Abstract: e-KTP is one of the national programs that should be implemented by the government in every region, because the implementation of e-KTP is seen as very relevant to the government's plan to create quality and technology-based public services to obtain more precise and accurate population data results. e-KTP is a national KTP that has met all the provisions set out in Law No.23 of 2006 concerning Population Administration, Presidential Regulation No.35 of 2010 concerning the application of KTP based on Population Identification Number. This study aims to determine the role of government officials in improving the quality of eKTP management services at the Sei Lepan District office. The research method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach by describing the procedures for managing Electronic Identity Cards (e-KTP) and the role of government officials involved in the e-KTP management service. Thus this research will collect data about the problems under study and then described, described, interpreted rationally and conclusions are drawn from the research. Sei Lepan District government officials in the management of Electronic Identity Cards (e-KTP) are generally said to have played a good role. This can be seen from the availability of regulations governing the procedures for managing Electronic Identity Cards (e-KTP) including procedures and requirements and provisions regarding costs that must be incurred, as well as adequate capacity of the apparatus. In the procedure for managing Electronic Identity Cards (e-KTP), government officials have served the community quite satisfactorily because in providing services, the apparatus has been based on applicable regulations such as Regional Regulation No. 5 of 2006.
Description: e-KTP merupakan salah satu program nasional yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah di setiap daerah, karena pelaksanaan e-KTP di pandang sangat relevan dengan rencana pemerintah dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi untuk mendapatkan hasil data kependudukan yang lebih tepat dan akurat. e-KTP merupakan KTP nasional yang sudah memenuhi semua ketentuan yang di atur dalam UU No23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Peraturan Presiden No.35 Tahun 2010 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan aparatur pemerintah dalam meningkatkan kualiatas pelayanan pengurusan eKTP di kantor Kecamatan Sei Lepan. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan bagaimana tata cara pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektroni( e-KTP ) dan peranan aparatur pemerintah yang berkecimpung dalam pelayanan pengurusan e-KTP tersebut. Dengan demikian penelitian ini akan mengumpulkan data tentang permasalahan yang diteliti lalu diuraikan, digambarkan, diinterpretasikan secara rasional dan diambil kesimpulan dari penelitian tersebut. Aparatur pemerintah Kecamatan Sei Lepan didalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) secara umum dikatakan berperan baik. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya peraturan-peraturan yang mengatur tentang tata cara pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) meliputi prosedur dan persyaratan dan ketentuan mengenai biaya yang harus dikeluarkan, serta kemampuan aparatur yang cukup memadai. Dalam tata cara pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), aparatur pemerintah sudah melayani masyarakat dengan cukup memuaskan karena dalam melakukan pelayanan, aparatur sudah berpatok pada peraturan yang berlaku seperti Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006.
URI: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/12257
Appears in Collections:SP - Government Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168510047 - Supriadi - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV543.55 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
168510047 - Supriadi - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I,II,III,Bibliography1.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.