Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1165
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorIrsan, Muhammad-
dc.date.accessioned2017-08-25T04:12:22Z-
dc.date.available2017-08-25T04:12:22Z-
dc.date.issued2017-06-07-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1165-
dc.descriptionPembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum yang terjadi terhadap pemutusan hubungan kerja pada Putusan No.112/Pdt.Sus- PHI/2015/PN. Mdn, dan bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban atas permasalahan yang dibahas. Adapun Jenis Penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundangundangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dengan Metode Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung studi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No.112/Pdt.Sus-PHI/2015/PN. Mdn untuk dianalisis. Faktor terjadinya pemutusan hubungan kerja di Dalam Putusan No. 112/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn pihak pengusaha memberikan alasan karena penggugat sekaligus pekerja melanggar Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat dan juga melanggar Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2004 tentang ketenagakerjaan maka akibat hukum yang diterima oleh penggugat sebagai pekerja adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja karena tindakan penggugat juga melanggar ketentuan hukum pidana dengan menggunakan narkotika pada saat bekerja. Upaya untuk mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja yaitu dengan adanya perjanjian kerja yang harus disepakati oleh masing-masing pihak dalam hal ini adalah pekerja dan pengusaha dan mematuhi segala peraturan tentang ketenagakerjaan untuk menjamin adanya hubungan kerja yang baik. Dalam hal ini upaya lain yaitu: Melaksanakan Keseluruhan Hak Normatif Pekerja, Perhatian terhadap Kesejahteraan Pekerja, Mengembangkan Komunikasi yang Efektif, Menyediakan fasilitas yang diperlukan, Kelembagaan/Sarana Hubungan Industrial (Serikat Pekerja, Bipartit, Peraturan perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama).en_US
dc.description.abstractManpower development should be arranged so that fulfilled the rights and fundamental protections for workers and the workers or laborers, and at the same time be able to create conducive conditions for the development of the business world. Manpower development has many dimensions and linkages. The formulation of the problem in this research is how the legal consequences of the termination of employment occurred in Decision 112 / Pdt.Sus-PHI / 2015 / PN. Mdn, and how it can to avoid layoffs. The purpose of this study was to determine the answers to the issues discussed. type of research is normative juridical that kind of research that is done by studying the norms that exist or legislation related to the issues discussed and the Research Methods Field (Field Research) is by doing spaciousness in this case the author directly study Relations Court Industrial at the Medan District Court to take decisions related to that decision 112 / Pdt.Sus-PHI / 2015 / PN. Mdn to be analyzed. Factor of layoffs in In Decision No. 112 / Pdt.Sus-PHI / 2015 / PN.Mdn employers give reasons for workers at once plaintiff violated the Collective Labour Agreement is made and also Article 158 paragraph (1) of Law No. 13 of 2004 on employment, the consequences of law accepted by the claimant as a worker is the termination of employment for the plaintiff acts also violate the provisions of the criminal law by using drugs on the job. Efforts to prevent the occurrence of Termination is by their labor agreement that must be approved by each of the parties in this case are workers and employers and comply with all regulations concerning employment to ensure a good working relationship. In this case to other options: Implement Overall Normative Rights of Workers, Attention to Welfare Worker, Developing Effective Communication, Providing the necessary facilities, Institutional / Means of Industrial Relations (Unions, bipartite, company regulations / Collective Labour Agreement).en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.subjectpekerjaen_US
dc.subjectpemutusan hubungan kerjaen_US
dc.subjectpengguna narkotikaen_US
dc.subjectworkeren_US
dc.subjectterminationen_US
dc.subjectuse of narcoticsen_US
dc.titleTinjauan Yuridis Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Mengkonsumsi Narkotika ketika sedang Bekerja dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan No.112/Pdt.Sus-PHI/2015/PN. Mdn)en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:SP - Civil Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
138400007_FILE 1.pdfCover281.5 kBAdobe PDFView/Open
138400007_File 2.pdfAbstract83.14 kBAdobe PDFView/Open
138400007_File 3.pdfIntroduction85.67 kBAdobe PDFView/Open
138400007_File 4.pdfChapter I101.42 kBAdobe PDFView/Open
138400007_File 5.pdfChapter II174.51 kBAdobe PDFView/Open
138400007_File 6.pdfChapter III94.16 kBAdobe PDFView/Open
138400007_File 8.pdfReference82.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.