Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1096
Title: Implementasi Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Studi Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintahan Kabupaten Langkat)
Authors: Ramadhan, Rizky
Keywords: Implementasi Kebijakan;Retribusi Pelayanan Pasar
Issue Date: 2014
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: Implementation of regional autonomy demands a readiness of resources and sources of funding. supported by the financial balance between the Central and Local Government and the potentials that are tailored to local needs. The main sources of local financial revenue derived from regional, local autonomy spur efforts to find potential areas for financial resources native to the area. In this regard, the Government of Langkat issued Regulation No. 13 Year 2011 regarding levy of service markets in exploring and enhancing local revenue sources, especially the income derived from the PAD. To Learn How increase in local revenue sources of local regulation no. 13 in 2011. Writer manggunakan type of analysis is descriptive research study aimed to define the facts with proper arguments. Systematic study, explanation, factual, and accurate information on the facts. Based on the descriptions, Implementation of Regional Regulation No. 13 Year 2011 on Market Service Levy Langkat there are four factors: communication, resources, disposition, and bureaucratic structures. However, in this study, resource factors have more influence to support the implementation of market fee collection on the market in Kabupaten Langkat. Parties involved in the implementation of market fee collection in Langkat Department of Trade and Industry is conducting coaching against traffickers and that Revenue Service levy marketplace conduct.
Description: Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut adanya kesiapan sumber daya dan sumber dana. didukung adanya perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah. sumber utama keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, otonomi daerah memacu daerah untuk berupaya menggali potensi sumber-sumber keuangan asli daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Langkat mengeluarkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi pelayanan Pasar dalam menggali dan meningkatkan sumber pendapatan daerah, terutama pemasukan yang berasal dari PAD. Untuk Mengetahui Bagaimana peningkatan sumber pendapatan asli daerah dari peraturan daerah no. 13 Tahun 2011. Penulis Manggunakan Jenis Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argument yang tepat. Penelitian yang penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Berdasarkan uraian-uraian, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Langkat terdapat empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun dalam penelitian ini, faktor sumber daya mempunyai pengaruh yang lebih untuk menunjang pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di pasar di Kabupaten Langkat. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Langkat adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang melaksanakan pembinaan terhadap para pedagang dan Dinas Pendapatan yang melakukan pemungutan retribusi pasar.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1096
Appears in Collections:MT - Magister Public Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
121801016_file 1.pdfCover80.29 kBAdobe PDFView/Open
121801016_file 2.pdfAbstract46.71 kBAdobe PDFView/Open
121801016_file 3.pdfIntroduction60.35 kBAdobe PDFView/Open
121801016_file 4.pdfChapter I68.54 kBAdobe PDFView/Open
121801016_file 5.pdfChapter II116.51 kBAdobe PDFView/Open
121801016_file 6.pdfChapter III76.65 kBAdobe PDFView/Open
121801016_file 8.pdfReference53.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.