Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/10900
Title: Peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) di Daerah (Studi pada Bidang Program dan Pelaporan Serta Pembinaan Apip)
Authors: Banjarnahor, Dussel Sudoppangon
Advisor: Kadir, Abdul
Masitho, Beby
Keywords: capability;guidance;APIP;BPKP;kapabilitas;pembinaan
Issue Date: 5-Apr-2019
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;158520009
Abstract: The disclosure of the Handling Operations case carried out by the KPK as evidence that the Province of North Sumatra is still not maximally implementing good governance. This problem occurs because it is not supported by less than optimal internal audit. In 2015 the President of the Republic of Indonesia opened the National Government Internal Supervision Coordination meeting held by the BPKP. The President knew that from the results of the APIP capability assessment carried out by the 2014 BPKP, results were obtained that APIP level 1 had 85%. Thus the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) Representative of North Sumatra Province must see its role and function in conducting guidance in improving the Capability of Government Internal Supervisory Apparatus in the Region. To analyze these problems the researcher uses role theory in carrying out coaching. Researchers are guided by the improvement indicators of international standard APIP capabilities, namely the Internal Audit Capability Model (IA-CM). The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach. The results of the study explained that the form of role given by the BPKP Representative of North Sumatra Province in increasing the capability of APIP in the region was to carry out guidance in the form of education and training, peer review, technical guidance, guarantee and consulting services. The inhibiting factors in the field are the lack of commitment of the regional head, lack of support for resources and infrastructure.
Description: Terungkapnya kasus Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK sebagai bukti bahwa Provinsi Sumatera Utara masih belum maksimal melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan baik. Hal ini terjadi karena tidak didukung oleh pengawasan internal yang kurang maksimal. Pada tahun 2015 Presiden Republik Indonesia membuka rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah yang diadakan oleh BPKP. Presiden mengetahui bahwa dari hasil penilaian kapabilitas APIP yang dilakukan oleh BPKP tahun 2014 diperoleh hasil bahwa APIP level 1 ada 85%. Dengan demikian maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara harus dilihat peran dan fungsinya dalam melakukan pembinaan dalam meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Daerah. Untuk menganalisis permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori peranan dalam melaksanakan pembinaan. Peneliti berpedoman pada indikator peningkatan kapabilitas APIP standar Internasional yaitu Internal Audit Capability Model (IA-CM). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa bentuk peranan yang diberikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan kapabilitas APIP di daerah adalah dengan melaksanakan pembinaan berupa pendidikan dan pelatihan, telaah sejawat, bimbingan teknis, penjaminan dan layanan konsultasi. Faktor penghambat dilapangan adalah kurangnya komitmen kepala daerah, kurangnya dukungan sumber daya dan sarana Prasarana.
URI: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/10900
Appears in Collections:SP - Public Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
158520009 - Dussel Soduppangon Banjarnahor - Fulltext.pdffulltext2.9 MBAdobe PDFView/Open
158520009 - Dussel Soduppangon Banjarnahor - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
chapter IV585.33 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.