Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/10350
Title: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No 7 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kecamatan Namorambe
Authors: Siagian, Norma
Advisor: Sihombing, Marlon
Tarigan, Usman
Keywords: implementasi kebijakan;peraturan daerah;pemilihan kepala desa
Issue Date: 17-May-2013
Publisher: Universitas Medan Area
Description: Pemilihan Kepala Desa merupakan wujud pelaksanaan demokrasi yang paling hakiki di mana Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk warga desa, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa yang baik. Dengan terpilihnya Kepala Desa yang definitive, maka kepala desa mempunyai legitimasi untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan Mendeskripsikan implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kecamatan Namorambe Desa Namorambe, Desa Sudirejo, dan Desa Bekukul. Sampel diambil secara purposive sampling yaitu mereka yang secara langsung berkaitan dan terlibat dengan lmplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebanyak: 45 (empat puluh lima) orang, analisis data dilakukan dengan deskriftif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di tiga Desa (Desa Bekukul , Desa Sudi Rejo dan Desa Namo Rambe) Kecamatan Namo Rambe secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik, dilihat dari aspek komunikasi bahwa proses penyampaian informasi telah dilaksanakan dengan baik, dilihat dari aspek sumber daya telah tersedia sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahliannya, dilihat dari aspek sikap implementator seluruh komponen yang terlibat sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan, dilihat dari aspek struktur birokrasi sudah terbentuk mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.
URI: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/10350
Appears in Collections:MT - Magister Public Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
111801021_Norma Siagian.pdfFulltext1.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.